Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

Witholding tax apaan sich?

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Aspek Perpajakan
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
Besran



Sejak: 16 Feb 2008
Post: 4
Lokasi: Banjarmasin

PostDikirim: Min Feb 17, 2008 12:13 pm    Judul: Witholding tax apaan sich? Balas dengan kutipan

Salam buat semua,

Mba Winarni, saya jadi penasaran neh, pemberi jasa (seperti contoh tukang perbaikan lantai etc) bukannya dipotong PPh ps 23 ?? tapi menurut mba Winarni dipotong PPh 21 oleh pemberi order (pemakai jasa)???

Soalnya perusahaan saya banyak menggunakan jasa pemborong (non perusahaan) dan sulit banget untuk mengenakan pajak atas jasa mereka karena nilai kontrak harus diterima full. Ayo gimana neh, tolong dong aku diberi pencerahan Surprised

Thanks
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
Ardian



Sejak: 22 Jul 2007
Post: 4
Lokasi: Pekanbaru

PostDikirim: Min Feb 17, 2008 12:37 pm    Judul: Re: Witholding tax apaan sich? Balas dengan kutipan

saya pengen bantu tapi saya bukan mbak winarni, memang bener apa yang dikatakan mbak winarni jika kamu menggunakan jasa perbaikan lantai itu sama dengan jasa tenaga kerja, maka akan dikenakan pph pasal 21, dan ini berbeda dengan pph pasal 23 yaitu jasa sewa guna atau jasa atas penggunaan barang (sewa menyewa).

dan dalam penerapan nya sendiri, pph di tanggung oleh pemberi order atau pengguna atas jasa tenaga kerja atau pengguna barang tersebut.
dan itu sudah menjadi beban pemberi order, sementara pemberi jasa (PPH Pasal 23) tidak memiliki kewajiban dalam melaporkan ssp yang memiliki kewajiban melaporkan jasa tersebut adalah penerima jasa atau pengguna jasa tersebut.

jika perusahaan kamu banyak menggunakan jasa non perusahaan, kan ada juga orang pribadi yang memiliki NPWP, maka dia berkewajiban untuk melaporkan ke pajak atas jasa yang digunakan, sementara kontrak harus diterima full ... saya rasa harus di periksa atau diteliti kembali mengenai pembuatan kontrak dan di pertegas bahwa pajak atas jasa sewa atau tenaga kerja itu di tanggung oleh siapa ...
kembali ke sifat penggenaan atas pph pasal 23 dan yang wajib melaporkan atas pengguna jasa guna tersebut adalah pengguna jasa itu sendiri maka mereka wajib melaporkan pajak yang digunakan.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
empu_tantular



Sejak: 04 Apr 2008
Post: 35

PostDikirim: Rab Apr 16, 2008 10:50 am    Judul: Balas dengan kutipan

Kalo pemborong bukanya jasa pemborong yg dikenakan PPh 23,
dipotong oleh pemberi kerja...
kalo PPh 21 atas pegawainya pemborong ya yang motong kan pihak pemborongnya...


Regards,

(empu)
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email
Besran



Sejak: 16 Feb 2008
Post: 4
Lokasi: Banjarmasin

PostDikirim: Sen Jun 09, 2008 1:49 am    Judul: Balas dengan kutipan

Makasih atas jawabannya....

Tp jujur aja saya masih penasaran neh, kalau melihat aspek pajaknya sih seharusnya jasa pemborong non perusahaan itu dikenakan PPh ps 23 yang dipungut oleh pemberi kerja...tp yg jadi masalah adalah pemborong itu kan tdk memiliki NPWP trus mereka menilai bahwa nilai kontrak yang ada di SPK (Surat Perjanjian Kerja) adalah nilai bersih dan keberatan jika dikenakan pajak. So, kawan-kawan semua gimana neh solusi untuk masalah ini....kalo kawan diluar ada yang mau membantu memecahkan "masalah sepele" ini, ak jamin akan menjadi pahala buat kawan semua he... Razz

TAMBAHAN PROBLEM :

Ini hanyalah permainan logika dan interpretasi saja, mohon tanggapan

Misalnya dalam kontrak kerja dengan pihak ketiga (perusahaan) dalam salah satu pasal mengenai tata cara pembayaran tercantum kalimat "Nilai kontrak sudah termasuk PPh dan belum termasuk PPN".
Menurut kawan-kawan, jika telah selesai pekerjaan maka bagaimana cara menghitung PPh 23 yang timbul dari transaksi tersebut JIKA :
1. pemberi kerja yang memotong dan menyetorkan
2. pelaksana kerja (pihak ketiga) yang menyetorkan
3. nilai tersebut diinterpretasikan oleh pelaksana kerja sebagai nilai bersih sehingga pemberi kerja yang harus menanggungnya?

Terima kasih.....
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
dedensaefudin



Sejak: 18 Jun 2008
Post: 4

PostDikirim: Kam Jun 19, 2008 6:48 am    Judul: Balas dengan kutipan

Kalo penerima kerja tersebut orang pribadi maka kena PPh Pasal 21, tetapo kalo badan (sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/D, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya) terkena PPh pasal 23
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Ignatius



Sejak: 20 Ags 2008
Post: 3

PostDikirim: Jum Ags 22, 2008 9:18 am    Judul: Balas dengan kutipan

Pada prinsipnya semua jasa dikenakan PPh Pasal 23, yang membedakan adalah :
1. Kita lihat kontrak kerjanya.
2. Jika kontrak kerjanya antara pemberi kerja dengan orang pribadi sebagai pelaksana langsung pekerjaan tersebut, maka atas penghasilan yang diterima dikenakan PPh Pasal 21
3. Jika kontrak kerja antara pemberi kerja dengan badan hukum sebagai penandatangan kontrak maka akan dikenakan PPh pasal 23

Mungkin hanya itu aja yang bisa saya bantu.

Thanks.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email
soni



Sejak: 16 Okt 2008
Post: 19
Lokasi: Jawa Timur

PostDikirim: Rab Nov 26, 2008 7:45 am    Judul: Balas dengan kutipan

cuma mau nambahin aja........
untuk PPh pasal 21 dan 23 yang memotong dan melaporkan adalah pemberi kerja........sedangkan untuk dasar pengenaan pajaknya adalah nilai kontrak tidak termasuk PPN. jadi apabila dalam kontrak disebutkan include PPN maka untuk penghitungan PPh pasal 21/23 PPN harus dikeluarkan dulu....
sedangkan yang menanggung adalah yang menerima penghasilan dan pemotongan pph pasal 21/23 oleh pemberi kerja dapat dikreditkan oleh pelaksana pekerjaan pada SPT tahunannya
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
yoesoev



Sejak: 28 Mar 2011
Post: 5
Lokasi: jakarta

PostDikirim: Sen Mar 28, 2011 8:02 am    Judul: Re: Witholding tax apaan sich? Balas dengan kutipan

[quote="Besran"]Salam buat semua,

Mba Winarni, saya jadi penasaran neh, pemberi jasa (seperti contoh tukang perbaikan lantai etc) bukannya dipotong PPh ps 23 ?? tapi menurut mba Winarni dipotong PPh 21 oleh pemberi order (pemakai jasa)???

Soalnya perusahaan saya banyak menggunakan jasa pemborong (non perusahaan) dan sulit banget untuk mengenakan pajak atas jasa mereka karena nilai kontrak harus diterima full. Ayo gimana neh, tolong dong aku diberi pencerahan Surprised

Thanks[/quote]

menurut saya,
kalau yang menerima OP, maka PPh21
dan jika badan maka PPh23
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
noffice



Sejak: 08 Jan 2013
Post: 7

PostDikirim: Sel Jan 08, 2013 9:18 am    Judul: Balas dengan kutipan

oohh baru tau ane sekarang tentang witholding tax, untung masuk forum pajak ...
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kunjungi situs pengirim
noffice



Sejak: 08 Jan 2013
Post: 7

PostDikirim: Sel Jan 08, 2013 9:23 am    Judul: Balas dengan kutipan

[quote="noffice"]oohh baru tau ane sekarang tentang witholding tax, untung masuk forum pajak ...[/quote]
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kunjungi situs pengirim
freddy88



Sejak: 05 Jun 2018
Post: 11
Lokasi: Konsultan Pajak Jakarta

PostDikirim: Kam Okt 04, 2018 5:55 am    Judul: Balas dengan kutipan

[quote="noffice"][quote="noffice"]oohh baru tau ane sekarang tentang witholding tax, untung masuk forum pajak ...[/quote][/quote]

Sama om, saya juga baru tahu nih.
Saya juga masuk forum pajak biar nambah ilmu di dunia perpajakan. Siapa tahu kelak saya bisa jadi seorang konsultan pajak, hehe... Very Happy
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kunjungi situs pengirim
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Aspek Perpajakan Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007