Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

Aristya · Sejak: 04 Mei 2006 Post: 2 Lokasi: Jakarta

Saya ada pertanyaan buat rekan - rekan:
1. Apakah PPN Masukan atas tagihan biaya telepon dari PT. Telkom bisa kira kreditkan?
2. Kalo bisa, apakah kwitansi yg kita dapatkan dari Telkom bisa dijadikan sebagai faktur pajak Standar sebagai lampiran PPN masukan kita di SPM PPN?

Demikian terima kasih sebelum & sesudahnya.
Aristya

moderator · Site Admin Sejak: 26 Mei 2005 Post: 141

Surat Dirjen Pajak Nomor : S-2760/PJ.54/1998 , tanggal 12/10/1998PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN, BIAYA TELEPON DAN BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 4 Nopember 1998 perihal tersebut di atas, dengan ini kami
sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara diinformasikan bahwa PT.XYZ NPWP : X.XXX.XXX.X-XXX mohon penegasan
atas pengkreditan Pajak Masukan terhadap BKP atau JKP sebagai berikut :

a. Pembayaran rekening telepon perusahaan.

b. Pembayaran biaya jasa pengiriman dokumen (PPN 1%).

c. Pembelian alat-alat tulis kantor.

d. Pembelian bahan untuk pemeliharaan gedung pabrik.

Hal tersebut Saudara tanyakan karena dalam pelaksanaannya terdapat penafsiran yang berbeda
pada masing-masing petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

2. a. Dalam Pasal 9 ayat 8 huruf b dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 ditegaskan
bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur dalam ayat (2)
bagi pengeluaran untuk :

- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

b. Dalam Pasal 2 huruf d Keputusan Direktur Jenderal Nomor : KEP-54/PJ/1994 tanggal 29
Desember 1994 tentang Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur
Pajak Standar diatur bahwa Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dapat diperlakukan
sebagai Faktur Pajak Standar antara lain tanda pembayaran atau kuitansi untuk
penyerahan jasa telekomunikasi.

c. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dan ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor :
642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Nilai Lain sebagai Dasar
Pengenaan Pajak diatur bahwa :

- Pajak yang terutang atas jasa pengiriman paket adalah sebesar 10% X 10% X
jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih, sehingga tarif efektif
adalah 1% X jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

- Dalam hal besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menggunakan Nilai
Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf h,
maka Pajak Masukan yang berkenaan dengan pajak yang terutang tersebut
tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain setelah diperhitungkan Pajak
Masukan dari Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
bersangkutan.

3. Berdasarkan uraian butir 2.a dan 2.b tersebut di atas dan memperhatikan isi surat Saudara,
dengan ini kami tegaskan bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan
dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Dalam kasus Saudara, atas Pajak
Masukan untuk pembayaran rekening telepon, pembelian alat-alat tulis kantor dan pembelian
bahan untuk pemeliharaan gedung pabrik dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa
Pajak yang sama atau apabila belum dikreditkan pada Masa Pajak yang sama, dapat
dikreditkan selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang
bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya. Sedangkan Pajak Masukan atas
jasa pengiriman paket/dokumen dengan menggunakan Nilai Lain sebesar 1% tetap dapat
dikreditkan oleh penerima jasa dan bagi pemberi jasa, Pajak Masukan yang berkenaan dengan
pajak yang terutang tersebut tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain telah diperhitungkan
Pajak Masukan dari BKP dan/atau JKP yang bersangkutan.

Demikian agar dimaklumi.

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH

pajakinterus · Sejak: 18 Okt 2006 Post: 32 Lokasi: Jakarta

PPN u/ telp telkom ga bisa di kreditkan bang. liat ke KUP. yang bisa dikreditkan hanya instalasi pertama kali telp tersebut.

pajakinterus · Sejak: 18 Okt 2006 Post: 32 Lokasi: Jakarta

PPN dr telkom bersifat final. begitu jg dgn pengiriman paket. pengiriman barang dlm bentuk paket dimana DPPnya 10% dr tagihan tdk dpt dikreditkan. dan u/ keperluan pemeliharaan pabrik dan ATK kantor, itu jg tdk dpt dikreditkan setahu saya.

namun semua itu dpt dijadikan sebagai biaya PPNnya. nah, jurnal akutansi u/ biaya itu ya, liat aja ke buku akutansi pajak. cuma kl ada peraturan baru lagi diatas tahun 2003 tolong di posting ya. saya jg pengen tahu. ok bang krishan??? kl diliat neh.....

lajangbingung · Sejak: 21 Nov 2006 Post: 4

saitoni · Sejak: 29 Jan 2007 Post: 120

selagi pm itu masuk ke 3m.. sah sah saja untuk dikreditkan

juliasnati · Sejak: 16 Mar 2007 Post: 15 Lokasi: jakarta

Setahu saya, bukti pembayaran telepon ke PT Telkom dapat dijadikan FP standar (peraturannya lupa) sepanjang didaftarkan atas nama PKP yang bersangkutan dan tidak bersifat final. Begitu pula dengan PPN masukan atas jasa pengiriman dokumen/paket atau jasa kurir tetap boleh dikreditkan dan bukan termasuk yang bersifat final. Emang PPN ada yang bersifat final yah?

saitoni · Sejak: 29 Jan 2007 Post: 120

pajakinterus · Sejak: 18 Okt 2006 Post: 32 Lokasi: Jakarta

waktu sy kul dulu, yg buat buku PPN dan PPnBM nama pengarangnya Adnan apa gitu, lupa g. kl ga salah adnan nasution. org pajak mantan polri. g kul di untar angk 97.

dia blg kl telp tdk boleh dikreditkan krn final (makanya keluar faktur sederhana). tapi yg instalasi pertama kali (instalasi tlp) itu bisa dikreditkan.

kedua, PPN hanya bisa dikreditkan jika berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis atau usaha perusahaan. jika tidak berhubungan maka tidak bisa dikreditkan. tapi masuk sebagai biaya. PENTING INI.

ketiga. jika PPN bisa dikreditkan maka harus dibuatkan faktur pajak standar setahu saya.

keempat, PPN bisa dikreditkan mungkin, mungkin jika kamu buka wartel. itu jadi pembelian. tapi menurut saya ga bisa dikreditkan karena saat wartel mengenakan tarif ke kita pun menggunakan faktur sederhana. karna memang PPN telp tidak bisa dikreditkan.

kelima, buat juliasnati, PPN ADA YANG FINAAAAALLLLL!!! Evil or Very Mad

DARI KAMPUNG MANA SIH LU. KL GA NGERTI JGN IKUTAN! G SOBEK-SOBEK LU! WONG DESO YO? Laughing

becanda loh juliasnati

keenam, ayo yg lain ikut diskusi lagi. kyk gini yg seru. semua tambah pintar.

Monster · Sejak: 21 Jun 2007 Post: 4 Lokasi: Jakarta Pusat

Setahu saya bisa di kreditkan, sebab cabang saya yang berada di luar kota sudah lama meng-kreditkan PPN In Telkom dan sah2 aja menurut KPP setempat ditambah lagi cuma ganti nama atas nama PT kita dan NPWP kita selesai itu dilaporkan sebagai PPN In.....
Tapi pernah saya tanyakan di KPP Jakarta, bahwa tidak bisa....
Apa jangan2 ini cuma kebijakan sesuai pembenaran pikiran dari masing2 KPP....sungguh lucu Rolling Eyes

freeyork · Sejak: 21 Jun 2007 Post: 54

Popy · Sejak: 21 Feb 2007 Post: 17 Lokasi: Slipi - JakBar

dear rekan-2 bulan ini aku mendapat invoice dri telkom atas pembayaran Abodement - Astinet, pihak telkom memberi kita FPS, wktu ak confirm ke pihak Telkom mereka bilang itu bisa dikreditkan koq,, Kan diFPS ada no Seri Faktur Pajaknya.

freeyork · Sejak: 21 Jun 2007 Post: 54

@ Popy

Setubuh jeng...eh setuju.... Very Happy

_______________________________________________________________