Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

RINGKASAN UU PPH YANG BARU (Mohon Klarifikasi)

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 21
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
baskoro



Sejak: 09 Jul 2008
Post: 3
Lokasi: Jakarta

PostDikirim: Kam Sep 04, 2008 5:19 am    Judul: RINGKASAN UU PPH YANG BARU (Mohon Klarifikasi) Balas dengan kutipan

Saya dapet email dari temen nih tentang ringkasan UU PPh terbaru, apakah memang sudah berlaku ? dan kapan diberlakukannya?

RINGKASAN UU PPH YANG BARU

Jakarta - Undang-undang pajak penghasilan yang baru kini sudah disahkan oleh
DPR. Beberapa tarif pajak dipotong sehingga diperkirakan potential lost
pajaknya mencapai Rp 40 triliun. Wajib pajak yang tak ber-NPWP akan
dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru
disahkan oleh DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2008).

1) Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Penurunan tarif PPh
dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di
negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di
dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
(WP).

a. Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi
30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan,
namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (income
bracket), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500
juta.

b. Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%,
15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010.
Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip
kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP badan
yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan
kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif
tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa
sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong pasar
modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

c. Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif
sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto
sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk
mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi
yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga
diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.

d. Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal
25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif
tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran angsuran
pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan
penghitungan PPh.

e. Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%
dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan
tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak
yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian
didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan
diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga
dapat meningkatkan kepatuhan WP.

f. Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif
dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan
tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan
dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia
karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP.

2) Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban
pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri
dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di
muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan
penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki
NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis
pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah
memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak
dihapuskan.

3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi
ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan
untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2
juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga.
Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan
moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan
menjadi undang-undang.

4) Penerapan tarif pemotongan/pemungut an PPh yang lebih tinggi bagi WP
yang tidak memiliki NPWP.a. Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai
pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20%
lebih tinggi dari tarif normal.b. Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai
pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100%
lebih tinggi dari tarif normal.c. Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal
22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari
tarif normal.

5) Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang
secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan
diperkenankannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.


a) Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan
infrastruktur sosial

b) Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan
pengembangan yang dilakukan di Indonesia.

c) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

6. Pengecualian dari objek PPh

a) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan
pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun
tidak dikenai pajak.

b) Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak
dikenai pajak.

c) Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial tidak dikenai pajak

7. Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak. Aturan ini
dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap penafsiran yang berbeda
tentang surplus BI. Menurut UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh, pengertian
penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian surplus BI
adalah tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk objek PPh yang diatur dalam
UU PPh.

8. Peraturan perpajakan untuk industri pertambangan minyak dan gas
bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk
batubara dan bidang usaha berbasis syariah, diatur tersendiri dengan
Peraturan Pemerintah.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
soni



Sejak: 16 Okt 2008
Post: 19
Lokasi: Jawa Timur

PostDikirim: Rab Nov 26, 2008 3:47 am    Judul: Balas dengan kutipan

ada alamt email...?
mau dikirimi UU PPh yang baru?
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
HAMBALI



Sejak: 27 Nov 2008
Post: 18

PostDikirim: Sab Desc 27, 2008 7:39 am    Judul: Balas dengan kutipan

[quote="soni"]ada alamt email...?
mau dikirimi UU PPh yang baru?[/quote]

mau dong [email protected]
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email
Yenni_Sa



Sejak: 22 Nov 2008
Post: 5
Lokasi: Palembang

PostDikirim: Sel Desc 30, 2008 9:55 am    Judul: Balas dengan kutipan

mau juga neh..
[email protected]
Very Happy
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email
murasame



Sejak: 05 Jun 2008
Post: 12
Lokasi: jkt-sby

PostDikirim: Rab Feb 18, 2009 6:12 am    Judul: Balas dengan kutipan

mau juga ... [email protected]
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
nisha



Sejak: 03 Nov 2008
Post: 1

PostDikirim: Sen Feb 23, 2009 9:41 am    Judul: Balas dengan kutipan

mau jg [email protected]
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
haniephniezt



Sejak: 13 Mar 2009
Post: 6

PostDikirim: Sab Mar 14, 2009 11:03 am    Judul: Balas dengan kutipan

Mau jg...
[email protected] Laughing
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 21 Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007