Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Jual Beli Mobil Bekas

Pajak Jasa Usaha Asing

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 23/26
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
mawan



Sejak: 05 Apr 2007
Post: 7

PostDikirim: Rab Apr 11, 2007 6:32 am    Judul: Pajak Jasa Usaha Asing Balas dengan kutipan

Minta bantuannya kepada teman-teman atas kurang pahamnya perpajakan.
Di perusahaan saya ada tagihan atas jasa usaha survey yang dilakukan oleh usaha asing (Malaysia) dimana pengerjaannya yang di lakukan di Indonesia kurang dari 183 hari. Saya udah lihat dalam P3B tapi masih bingung dikenakan tarif berapa? peraturan no berapa? dan apa benar bila pekerjaan usaha asing yang dilakukan di Indonesia bila dikerjakan kurang dari 90 hari dibebaskan dari PPh?
Terimakasih atas bantuan dan jawabannya
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
agustinne (chang mei li)



Sejak: 17 Jan 2007
Post: 60
Lokasi: jakarta

PostDikirim: Sab Apr 14, 2007 11:13 am    Judul: coba bantu Balas dengan kutipan

kl mang belum lewat dari time test untuk p3b bukan patokan 183 hr loh.
jadi tetap kena pph 26 sebesar 20%. gitu dan itu dipotong dari yang menerima ph.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
mawan



Sejak: 05 Apr 2007
Post: 7

PostDikirim: Sel Apr 17, 2007 4:29 am    Judul: Balas dengan kutipan

Terima kasih atas informasi yang diberikan namun ada satu lagi yg jadi pertanyaan apa jasa survey luar negri tersebut ( tidak mempunyai BUT di Indonesia ) di kenakan PPN? dan bagaiman pelaporannya?
Terima kasih
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
janggola



Sejak: 12 Apr 2007
Post: 30
Lokasi: Siantar

PostDikirim: Sel Apr 17, 2007 6:24 am    Judul: Balas dengan kutipan

Dikenakan PPN. Namanya Pengenaan PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud/ Jasa dari luar daerah pabean.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
mawan



Sejak: 05 Apr 2007
Post: 7

PostDikirim: Sel Apr 17, 2007 6:55 am    Judul: Balas dengan kutipan

Kalau dikenakan PPN berarti ada faktur pajak standart. Masalah pembuatan dan pelaporan PPN bagaimana? dan pengisian identitas faktur pajaknya?
Mohon pencerahannya atas kurang pengetahuan pajak. Trimakasih
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
janggola



Sejak: 12 Apr 2007
Post: 30
Lokasi: Siantar

PostDikirim: Sel Apr 17, 2007 8:07 am    Judul: Balas dengan kutipan

Yg paling krusial hanyalah pengisian NPWP lawan transaksi, Sembilan kolom pertama di isi 0 (nol), tiga kolom berikutnya diisi sesuai dgn dengan NPWP kita (kode KPP), tiga nomor terakhir di isi nol.
Pembuatan dan pelaporan faktur pajak tdk berbeda dengan biasanya, hanya lembar nomor 1 menjadi milik kita dan tdk perlu diserahkan kpd lawan transaksi.
PPN ini adalah Pajak Masukan yg dapat dikreditkan, utk masa pajak bersangkutan.
Demikian penjelasan singkat saya.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
pajakinterus



Sejak: 18 Okt 2006
Post: 32
Lokasi: Jakarta

PostDikirim: Jum Apr 20, 2007 10:00 am    Judul: janggola Balas dengan kutipan

brur, janggola mau tanya neh. soalnya blm pernah ngurus kasus asing.

kl kita ga kasih ke mereka FPS nya trus bukti buat mereka apa? tanpa bukti pengenaan, emanknya dia org mau dikenakan PPN?

memang kl berurusan dgn usaha asing kan kita yg jadi pemungutnya. PPN kita yg setor. kl kita yg buat FPSnya, nomornya ikutin kita donk? sedangkan FPS dibuat jika kita melakukan penjualan barang/jasa di dalam negeri. gmana?

bknnya untuk impor ada surat ttt yg diatur khusus untuk impor? seperti PIB? bknnya dokumen itu yg dipakai untuk kreditin PM? atau dokumen impor lainnya?

mohon penjelasannya ya? thx.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email
slee



Sejak: 05 Apr 2007
Post: 36

PostDikirim: Rab Mei 16, 2007 5:17 pm    Judul: Balas dengan kutipan

Ada bbrp hal yang perlu diluruskan (AGAK PANJANG):
1. PPh:
Untuk jasa yg dilakukan perus. asing (Malaysia), pengenaan PPhnya memang secara UU Pajak 20%, tapi...... krn dgn pihak Asing (Malay) kita harus liat lagi tax treaty (Perjanjian Pengenaan Pajak Berganda - P3B) antara Indonesia-Malaysia! Pertama-tama, kita lihat Pasal 5 (2i) (mengenai Badan Usaha Tetap) dari P3B Ina-Malaysia. Intinya kita lihat jasa-nya dilakukan berapa hari oleh karyawan PERUSAHAAN ASING TSB DI INDONESIA! Kalau P3B Ina-Mal, itu, orang sebutnya TIME TESTnya 3 bulan. Kalau tdk lebih dari 3 bulan, MAKA perusahaan Malay tersebut TIDAK ADA BUT di Indonesia, jadi aman..... LALU kita lihat PASAL 7 (Business Profit). Nah di ayat 1 disebutkan Keuntungan dari Perusahaan Malaysia (atas jasa yang dilakukan di Indonesia tersebut) bisa dipajakin di Malaysia kalau Perus. Malaysia tsb tdk ada BUT di Indonesia. Jadi kesimpulannya kalau Perus. Malaysia tsb TIDAK ADA BUT di Indonesia, maka tidak kena PPh Pasal 26nya alias 0% (Boleh percaya boleh nggak, tapi gitu aturannya!) Kalau ada BUT di Indonesia karena lebih dari 3 bulan, SECARA TEORI PERPAJAKAN Perus Malay jadi BUT, HARUS PUNYA NPWP DST..., DAN kalau begitu BUT kenanya PPh Pasal 23 gak PPh 26 lagi. Tapi khan itu harus ketahuan dulu dia jadi BUT...kalau gak punya NPWP (banyakan gak mau) tuh Perus Malay mah, kenain aja 20% lebih aman... ok!

2. Terus udah kena 20% tapi jangan seneng dulu... kenain aja khan Malay yg tanggung, BELUM TENTU, tergantung perjanjiannya soal PAJAK, harus dilihat siapa yang tanggung, siapa tahu kite yang tanggung.

3. PPN
Mau tuh Perus Malay punya BUT atau gak, tetep kena PPN. Caranya seperti yang dikasih tahu pake NPWP 0000000-XXX. Soal Faktur Pajak, gak diatur tuh harus pake FP yang penting ada penyetoran PPNnya pake SSP tadi. Untuk bukti Pajaknya, kasih aja copy SSPnya.

Beres deh. Semoga tdk tambah bingung hehehe.....
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
janggola



Sejak: 12 Apr 2007
Post: 30
Lokasi: Siantar

PostDikirim: Sen Mei 21, 2007 4:00 am    Judul: Balas dengan kutipan

Bro pajakinterus tentunya harus bisa membedakan sifat PPN dengan PPh 23.
1. PPN itu ditanggung oleh pembeli, jd pertanyaan apakah perusahaan asing mau atau tidak dipungut PPN menjadi tidak relevan. Masalahnya adalah Perusahaan yang berada di LN tidak dalam yurisdiksi NKRI sehingga tidak diberi hak oleh pemerintah untuk memungut PPN. Jadi pihak pembelilah yang memungut sendiri, dan membayar pakai uang sendiri, kalau dalam bahasa mudahnya kitalah yang menjadi penjualnya sekaligus pembelinya, tetapi karena kita perusahaan asing (sebagai penjual) kita tidak tau atau mungkin tidak punya NPWP.
2. PIB dan lain-lain adalah dokumen impor yang masuk dalam lingkup Impor, sedangkan topik yang dibicarakan adalah Jasa Survey sehingga masuk dalam lingkup pemanfaatan jasa/ barang tidak berwujud ke dalam daerah pabean. Sehingga tetap harus dibuat SSP.
3. Sebagai tambahan saya pernah mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Pajak agar PPN Impor / Pemanfaatan Barang tidak berwujud dari luar daerah pabean agar dihapus saja karena menurut logika saya ini hanyalah nambah-nambahin kerjaan saja, karena toh PPN tersebut selanjutnya akan dikreditkan juga di bulan depannya.
Demikian semoga tambah paham.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 23/26 Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007